≡ Menu
BPJS Kesehatan

Setelah artikel mengenai BPJS Kesehatan muncul, banyak pertanyaan datang. Maklum ini adalah program jaminan kesehatan yang baru dari pemerintah dan bersifat wajib. Banyak dari pertanyaan – pertanyaan tersebut menanyakan hal yang sama. Daripada menjawab hal yang sama beberapa kali, saya berpikir lebih baik dituangkan dalam bentuk Tanya Jawab.

Tanya Jawab BPJS Kesehatan ini akan terus diperbarui berdasarkan informasi yang saya peroleh di media maupun masukkan dari teman – teman pembaca. Jadi ini akan jadi living document.

Harapannya, semoga pemahaman kita semua mengenai BPJS Kesehatan semakin baik dan bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Semoga semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan dan menikmati layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih layak dengan biaya yang terjangkau.

Apa yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan program jaminan sosial?

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Siapa menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Artinya, dengan BPJS, semua masyarakat bisa menikmati perlindungan jaminan kesehatan dengan biaya terjangkau.

Apakah penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.

Kapan wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan ?

Sesuai peraturan perundangan bahwa untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) dari BUMN, BUMD, Badan Usaha skala besar, sedang mapun kecil wajib mendaftarkan pegawainya paling lambat sebelum 1 Januari 2015.

Bagi masyarakat yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja paling lambat adalah 1 Januari 2019.

Bagaimana Cara Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan?

Prosedur Pendaftaran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) dilakukan secara kolektif melalui perusahaan ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Untuk peserta mandiri,  pendaftaran peserta dapat dilakukan diseluruh kantor cabang BPJS Kesehatan, melalui Bank yang bekerjasama seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri, serta secara online melalui situs BPJS Kesehatan, www.bpjs-kesehatan.go.id

Apakah Persyaratan Pendaftaran melalui kantor cabang?

Untuk pendaftaran melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pengisian Formulir Daftar Isian Peserta, dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1(satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut:

1. asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)

2. Asli/foto copy Kartu Keluarga

3. Foto copy surat nikah (bagi yang telah menikah)

4. Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan (bagi yang telah mempunyai anak)

5. Fotocopy buku rekening salah satu diantara Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu BNI, BRI dan Mandiri.

Apakah Persyaratan Pendaftaran secara Online ?

Peserta dapat  membuka website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id. Pilih Menu Layanan Peserta kemudian pilih Pendaftaran Peserta  dan lakukan pengisian data peserta pada kolom yang tersedia beserta email untuk mendapatkan Link Aktifasi. Setelah itu peserta untuk dapat membuka email dari Admin BPJS Kesehatan dan klik Link Aktifasi untuk mendapatkan Virtual Account.

Selanjutnya peserta dapat melakukan pembayaran pada 3 Bank yang telah Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan (BNI,BRI,Mandiri). Setelah anda melakukan Pembayaran, anda dapat mencetak e-ID BPJS-Kesehatan dengan cara mengklik/membuka ulang Link Aktivasi Pendaftaran yang ada di email Konfirmasi mengklik/membuka ulang Link Aktivasi Pendaftaran yang ada di email Konfirmasi

Apakah pembuatan KTP, SIM, dan Passpor wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan ?

TIDAK BENAR bahwa pembuatan maupun perpanjangan KTP, SIM, dan Passpor wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan belum bekerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut terkait dengan hal tersebut.

Apakah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berbeda ?

Ya berbeda. BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian.

Apa bukti sudah terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan?

Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas tunggal.

Berapa Iuran BPJS Kesehatan untuk perorangan?

  • Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  • Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  • Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Berapa Iuran BPJS Kesehatan untuk pegawai di perusahaan non-pemerintah?

Iuran ditanggung oleh perusahaan dan pegawai/peserta dengan ketentuan sbb:

  • Sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: (1) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan (2) 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
  • Mulai 1 Juli 2015 sebesar 5,0% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: (1) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan (2) 1% (satu  persen) dibayar oleh Peserta.

Kapan iuran harus dibayar?

Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagaimana jika iuran  dibayar terlambat?

Keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud, dikenakan denda administratif 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja.

Keterlambatan pembayaran Iuran lebih dari 6 (enam) bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara.

Besaran Iuran jaminan kesehatan sebagaimana tersebut berlaku sampai kapan?

Besaran iuran jaminan kesehatan ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

BPJS Kesehatan

Bagaimana mengakses manfaat BPJS Kesehatan?

Manfaat dapat diakses melalui fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin KERJASAMA dengan BPJS Kesehatan.

Bagaimana pola pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan?

Pola pemberian pelayanan kesehatan yang oleh BPJS Kesehatan adalah pola rujukan berjenjang.

Pola rujukan berjenjang adalah pola pemberian layanan kesehatan dimana pelayanan primer diberikan oleh PPK tingkat I, namun apabila diperlukan rujukan spesialistik akan dirujuk ke PPK lanjutan.

Apa saja Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ?

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: Puskemas, Fasilitas Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI), Praktek Dokter Umum / Klinik Umum, terdiri dari Praktek Dokter Umum Perseorangan, Praktek Dokter Umum Bersama, Klinik Dokter Umum / Klinik 24 Jam, Praktek Dokter Gigi, Klinik Pratama, RS Pratama.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan: Rumah Sakit, terdiri dari RS Umum (RSU), RS Umum Pemerintah Pusat (RSUP), RS Umum Pemerintah Daerah (RSUD), RS Umum TNI, RS Umum Bhayangkara (POLRI), RS Umum Swasta, RS Khusus, RS Khusus Jantung (Kardiovaskular), RS Khusus Kanker (Onkologi), RS Khusus Paru, RS Khusus Mata, RS Khusus Bersalin, RS Khusus Kusta, RS Khusus Jiwa, RS Khusus Lain yang telah terakreditasi, RS Bergerak dan RS Lapangan.

Bagaimana fasilitas kesehatan tingkat pertama?

  1. Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan kabupaten/kota setempat
  2. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan
  3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis

Bagaimana jika berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Peserta terdaftar?

Untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat tujuan, maka peserta wajib membawa surat pengantar dari Kantor BPJS Kesehatan tujuan.

Manfaat apa saja yang diperoleh oleh peserta dan keluargannya?

  1. pelayanan kesehatan pertama, yaitu Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
  2. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
  3. pelayanan persalinan
  4. pelayanan gawat darurat
  5. pelayanan ambulan bagi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan
  6. pemberian kompensasi khusus bagi peserta di wilayah tidak tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi apa saja?

  1. Penyuluhan kesehatan perseorangan
  2. Imunisasi dasar – Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DOT-HB), Polio dan Campak.
  3. Keluarga Berencana (konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi) dan skrining kesehatan (Pelayanan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu).

Apakah persalinan dijamin oleh BPJS Kesehatan?

Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga, tanpa melihat anak hidup/meninggal.

Manfaat Pelayanan Gigi meliputi apa saja?

Pelayanan Gigi dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang terdiri dari:

  1. administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama
  2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasimedis
  3. premedikasi
  4. kegawatdaruratan oro-dental
  5. pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi)
  6. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit
  7. obat pasca ekstraksi
  8. tumpatan komposit/GIC
  9. skeling gigi (1x dalam setahun)

Pelayanan apa yang tidak dijamin?

  1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana dalam peraturan berlaku
  2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat
  3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja
  4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
  5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/ atau estetik
  6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan)
  7. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi)
  8. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol
  9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
  10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisinal, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment/HTA)
  11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen)
  12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu
  13. Perbekalan kesehatan rumah tangga
  14. Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalulintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  15. Pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah
  16. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan

Dalam kondisi darurat, apakah peserta dapat mengakses fasilitas kesehatan yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan?

Dalam keadaan darurat pelayanan kesehatan dapat diakses pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

  1. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
  2. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Kriteria kegawatdaruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

Pada peserta yang mampunyai asuransi kesehatan tambahan siapa yang akan menjamin biayanya?

BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan dapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk peserta jaminan kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan

Apakah sebagai peserta masih dikenai biaya tambahan dari fasilitas kesehatan?

Tidak boleh dikenai biaya tambahan, kecuali peserta tidak mengikuti standar peraturan yang telah ditetapkan

Bagaimana Penjaminan untuk Bayi Baru lahir ?

Bayi anak ke-1 (satu) sampai dengan anak ke-3 (tiga) dari peserta  pekerja penerima upah secara otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Bayi baru lahir dari: (1) Peserta pekerja bukan penerima upah; (2) Peserta bukan pekerja; dan (3) Anak ke-4 (empat) atau lebih dari peserta penerima upah; dijamin hingga hari ke-7 (tujuh) sejak kelahirannya dan harus segera didaftarkan sebagai peserta.

Apabila bayi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak didaftarkan  hingga hari ke-7 (tujuh) sejak kelahirannya, mulai hari ke-8 (delapan) bayi tersebut tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Apakah pendaftaran BPJS Kesehatan ditutup akhir 2014?

Tidak benar bahwa pendaftaran BPJS Kesehatan ditutup akhir tahun 2014.

BPJS Kesehatan tetap membuka untuk pendaftaran, bukan hanya sampai dengan akhir Desember 2014. Bahkan, sesuai dengan roadmap cakupan kepesertaan yang menyebutkan di tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan dan apabila ditahun 2019 tersebut sudah tercapai Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan tetap membuka pendaftaran bagi peserta baru khususnya bagi bayi yang baru lahir, warga Indonesia yang baru kembali dari luar negeri, penduduk asing yang baru masuk ke Indonesia, dsb.

Apakah perbedaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan ?

Pada dasarnya keduanya dua hal yang sama. JKN adalah nama program Program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi  seluruh rakyat, sementara BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan?

Peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal masih menjadi peserta program jaminan kesehatan selama memenuhi kewajiban membayar iuran. Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan perubahan status kepesertaannya dan identitas pemberi kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan identitas perserta.

Bagaimana jika peserta pindah kelas rawatan ke yang lebih tinggi?

Selisih biaya menjadi beban peserta dan/atau asuransi swasta yang diikuti peserta.

Bagaimana jika kartu peserta hilang?

Peserta melapor ke BPJS Kesehatan dan akan mendapatkan penggantian kartu dengan menyerahkan: (1) Surat pernyataan hilang dari yang bersangkutan (bermaterai cukup) dan  (2) Menunjukan KTP atau Kartu Keluarga yang berlaku.

Apa saja perubahan kepesertaan yang bisa dilakukan ?

  • Pindah Puskesmas/Dokter Keluarga/Dokter Gigi:  Dapat dilakukan minimal setelah 3 (tiga) bulan peserta terdaftar pada Puskesmas/Dokter Keluarga/Dokter Gigi sebelumnya.
  • Pindah Tempat Tinggal: Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan : Asli Kartu Peserta, Asli KTP atau surat keterangan pindah domisili
  • Pindah Tempat Bekerja atau Perubahan Golongan Kepangkatan atau Perubahan Jenis Kepesertaan (PNS aktif menjadi Penerima Pensiun)
  • Perubahan Daftar Susunan Keluarga: Pernikahan, Pergantian Anak, Pengurangan Peserta atau Perceraian
BPJS Kesehatan

Demikian tanya jawab ini disusun berdasarkan informasi dari situs BPJS Kesehatan dan informasi publik lainnya. Semoga bermanfaat.

{ 0 comments }
unit link

Rumah adalah kebutuhan utama. Karena itu, memilih rumah adalah keputusan penting. Bagaimana cara memilih perumahan terbaik?

Membeli rumah bukan  proses yang mudah. Selain karena besarnya jumlah uang yang dilibatkan, banyaknya faktor, termasuk emosional, ikut mempengaruhi. Pengalaman saya, proses pemilihan bisa dilakukan dengan efektif jika ada kriteria dalam memilih perumahan terbaik.

Apa saja kriteria tersebut ? [click to continue…]

{ 0 comments }
unit link

Masa pembayaran premi asuransi jiwa unit link yang singkat, misal hanya bayar 10 tahun setelah itu tidak bayar lagi, sering menarik buat banyak orang karena dianggap cara murah beli asuransi. Nyatanya tidak sesederhana itu. Tidak ada makan siang yang gratis. Masa pembayaran premi yang pendek di unit link punya implikasi serius, antara lain risiko polis asuransi lapse dan anjloknya nilai investasi, yang sering tidak dipahami nasabah.

Sebelumnya, saya sudah pernah membahas soal masa bayar premi yang singkat ini, atau bisa disebut sebagai ‘cuti premi’, di artikel soal asuransi jiwa unit link. Saya tulis kembali karena suatu alasan.

Beberapa kali bertemu teman yang menutup asuransi jiwa unit link milik mereka karena kecewa dengan nilai investasi yang ternyata tidak sesuai harapan. “Mosok, sudah investasi selama 10 tahun, nilai tunainya kecil banget ”, keluh mereka. [click to continue…]

{ 5 comments }

Salah satu tantangan dalam memulai usaha sendiri adalah kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri, perusahaan yang didalamnya memiliki hubungan yang harmonis cenderung lebih “awet” dibandingkan dengan perusahaan yang tidak harmonis. Hubungan yang harmonis ini bisa antara pimpinan dan karyawan dan juga antar karyawan itu sendiri.

“Dalam perusahaan yang sehat terdapat hubungan yang harmonis didalamnya“

Perusahaan dengan tingkat turn-over karyawan yang tinggi tentunya dapat merugikan perusahaan, karena perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk mencari karyawan baru, tidak sampai situ saja, perusahaan juga perlu mengeluarkan biaya untuk melatih karyawan tersebut. [click to continue…]

{ 6 comments }
investasi ORI

Tingginya hantu inflasi dan stagnannya bunga deposito membuat investor harus mencari alternatif investasi. Investasi ORI (Obligasi Negara  Ritel) menawarkan bunga diatas inflasi dan deposito, dengan risiko sangat kecil. Tapi, sebelum membeli, sebaiknya paham plus minus instrumen ini karena tidak semuanya cocok dengan ORI.

Inflasi itu merobek kantung kita semua. Nilai uang merosot setiap tahun. Parkir yang dulu Rp 1 ribu sekarang sudah Rp 2 ribu. Makan siang yang dulu Rp 10 ribu, sekarang jelas tidak bisa lagi.

Banyak yang menaruh uangnya di deposito dengan harapan bunganya bisa mengalahkan inflasi. Bunga deposito 6 – 7%, inflasi 6%, marginnya tipis sekali. Dan, inflasi bisa setiap saat melejit ke 8% seperti beberapa tahun lalu, jika kondisi ekonomi jelek.

Cara lain adalah berinvestasi. Misalnya di Reksadana, Emas, Properti, dan Saham. Karena berinvestasi menghasilkan keuntungan diatas laju inflasi. [click to continue…]

{ 0 comments }